INILAH.COM, JAkarta – Merapatnya PDIP dan Golkar ke kubu SBY akan membentuk koalisi besar nasional. Dipastikan parlemen akan kian solid berada di belakang SBY. Namun lembaga legislatif itu bakal jadi sekadar 'stempel karet', karena tak ada lagi checks and balances di parlemen.
Para analis politik makin mengkhawatirkan bergabungnya PDIP dan Golkar ke kubu SBY akan membuat parlemen mandul. Dr Daniel Dhakidae dari LP3ES menyebutkan bahwa di tengah kecenderung menguatnya politik transaksional, di mana transaksi pasal-pasal dan ayat-ayat undang-undang menjadi komoditas untuk diperjual-belikan oleh partai-partai politik di parlemen, 'koalisi tambun' kubu SBY itu jelas membuat demokrasi kita membeku.
"Gejala demokrasi beku makin nyata, karena kekuatan oposisi makin layu dewasa ini," kata Daniel Dhakidae.
Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM) Yogyakarta, Heru Nugroho PhD, menambahkan pada dasarnya dalam demokrasi saat ini kita sedang menyaksikan berlangsungnya capitalo-parliamentarism, yakni parlemen yang didikte oleh kapital. Dalam situasi begini, parlemen tidak lagi menjadi ajang bagi kekuatan partai-partai politik untuk bertarung di ranah ideologi.
"Di sini kapital mendikte parlemen dan parpol, sehingga harapan publik akan adanya saling kontrol, perimbangan dari lembaga legislatif atas eksekutif, mungkin nol besar," katanya.
Ekspektasi publik terhadap Presiden SBY dalam Pemilu 2009 ini memang kuat. Perolehan Partai Demokrat dan SBY-Boediono dalam Pemilu 2009 menunjukkan bukti, mayoritas berharap banyak pada figur presiden terpilih. Modal politik ini menjadi kunci utama untuk menegakkan sistem pemerintahan presidensiil dengan dukungan besar di parlemen.
Namun pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti melihat, gagasan pembentukan koalisi besar nasional yang menyatukan semua kekuatan besar partai nasionalis dan agamis, akan melapangkan jalan SBY untuk bekerja tenang lima tahun mendatang. Bisa dikatakan SBY akan bekerja melenggang tanpa gangguan dari parlemen.
Namun, menurut Ikrar, hal ini akan menjadikan DPR sebagai 'stempel karet' bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Akibatnya, peran pengawasan dan penyeimbangannya bukan mustahil akan diambil alih kembali oleh mereka yang giat beraktivitas sebagai 'parlemen jalanan'.
Meminjam istilah Ikrar Nusa Bhakti, partai-partai politik ibarat 'kembang-kembang kertas' yang bukan saja tidak indah dipandang, tetapi juga tidak memiliki zat kehidupan sebagai sokoguru demokrasi.
Pada akhirnya, lanjut Ikrar, Indonesia akan menjurus pada sistem otoriterisme yang akan mendapatkan perlawanan kuat dari para penggiat demokrasi yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat sipil. Perkembangan kelam ini bertolak belakang dari tujuan hakiki kita mereformasi diri sejak 1998, yakni menentang sistem otoriterisme.
Kalaupun kabinet SBY tak menjadi pemerintahan yang otoriter, setidaknya mekanisme checks and balances sudah tak efektif lagi. Apalagi parlemen mudah didikte oleh kapital. Yang mudah terjadi, politik transaksional bakal marak dan mewarnai demokrasi lima tahun ke depan. Rakyat hanya jadi penonton dan obyek politik memasuki era yang disebut Ronggowarsito sebagai 'zaman edan'. [P1]
0 komentar:
Posting Komentar